Pendidikan Masih Menjadi Momok besar bagi PAPUA

Di abad 21 ini di daerah papua masih terjadi pendidikan yang sangat mengkawatirkan, pasalnya masih banyak anak bangsa disana yang belum bisa merasakan bangku pendidikan atau buta huruf. ini sangat jauh berbeda dengan keadaan diluar pulau papua yang notabene sudah hampir layak jika dibandikan dengan di daerah papua.

Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Data BPS menyebutkan, Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) 2010-2015. Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55.

HDI mengukur pencapaian rata-rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur di antaranya adalah kesehatan, harapan hidup, pendidikan dan standar hidup.

Selain nilai HDI yang rendah, angka inflasi di Papua Barat dan Papua cukup tinggi. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga.

“Rakyat Papua yang tinggal di kota-kota besar tidak akan mempertanyakan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Hal yang berbeda terjadi di wilayah pedesaan dan pedalaman. Di sana, mereka tak bisa sekolah karena mereka harus bekerja membantu orangtuanya,” jelas Kepala SDN Abeale I, Sudarwati.

Pandangan konservatif yang melihat pendidikan adalah hal yang tidak penting dan keengganan untuk bekerja menyebabkan banyak rakyat Papua yang meninggalkan kawasan urban.

“Banyak orang Papua yang malas bekerja. Mereka terlalu nyaman hidup dari mendayagunakan sumber daya alam di sekitar. Orang-orang lokal kerap mabuk-mabukan dan tidak peduli pada pendidikan. Inilah kenapa mereka sering kalah saat berkompetisi dengan orang dari luar Papua dan memutuskan kembali ke pedalaman,” tutur Edi, mantan guru di sebuah sekolah Katolik di Surabaya, Jawa Timur, yang tinggal di Sentani selama 11 tahun belakangan.

Data dari United Nations Children's Fund (Unicef) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah.

Kondisi geografis merupakan salah

satu faktor yang menyulitkan warga Papua untuk mendapatkan pendidikan.

Sekolah-sekolah di kota-kota besar di Papua mungkin tak memiliki kesulitan yang sama dengan yang dialami sekolah-sekolah di pedalaman. Namun masih ada persoalan lain yang menghalangi perkembangannya.

Bahkan di SD Abeale I yang bebas biaya, banyak siswa yang tidak mendapatkan pendidikan layak. Sudarwati mengatakan, sekolah yang dipimpinnya butuh lebih banyak guru yang berkualitas, terutama untuk kelas komputer dan Bahasa Inggris.

“Kami telah memperbaiki kapasitas dan kualitas guru-guru di Papua,” ujar Sudarwati, yang telah mengajar di Papua sejak 1990.

Tak hanya kualitas guru yang mengkhawatirkan, tapi juga kondisi infrastrukturnya. Gedung sekolah yang dibangun di era 70-an butuh direnovasi. Selain itu, diperlukan tambahan dua kelas lagi untuk mengakomodasi siswa-siswanya.

Meski begitu, Sudarwati tidak menyerah. Mengajar dan belajar merupakan kontribusi paling penting yang ia berikan kepada masyarakat.

Meski begitu, secercah harapan kerap muncul di tengah situasi yang sulit. Di daerah pegunungan Mamit, di Tolikara, SD Lentera Harapan masih berdiri untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan gratis untuk warga lokal.

Dipimpin oleh Laura Elisabeth Panggabean, sekolah itu bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang merata untuk seluruh anak-anak di kawasan pedesaan yang miskin.

Awalnya, masalah yang dihadapi Laura dan relawan guru lainnya di Mamit bukanlah standar hidup yang rendah atau betapa terpencilnya desa itu. Kendala utama mereka adalah bahasa.

“Saat para siswa datang untuk pertama kali, mereka belum bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Sebab, rata-rata mereka hanya berbicara dalam bahasa lokal mereka, bahasa Lani,” tutur Laura.

Dengan bantuan dari misionaris dan relawan dari Mission Aviation Fellowship (MAF), para siswa tersebut mulai mendapatkan pendidikan formal dan informal. Sekolah Lentera Harapan secara perlahan mengajari warga Mamit soal pendidikan, dan juga kebersihan. Mulai dari penggunaan toilet hingga mencuci tangan sebelum makan.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini dibutuhkan untuk membangun akses pendidikan di kawasan pedalaman seperti Mamit. Rakyat Papua yang berhasil mendapatkan pendidikan layak harus kembali ke kampung halamannya dan berbagi pengetahuan mereka. Salah satunya adalah Yustus Samber, yang menjadi relawan guru di sekolah Lentera Harapan.

Yustus mengatakan, sebagai orang Papua, ia memiliki akses lebih baik kepada komunitas lokal. Ia percaya pendidikan adalah cara untuk mengubah masa depan Mamit secara khusus, juga Papua secara umum.

kita tetap berharap agar nanti atau secepatnya kita bisa mengetahui berkembangnya pendidikan di daerah papua karena mereka juga bagain dari keluarga kita,